Hegemoni Status Quo dan UU PILPRES 2009


Hegemoni …

joseJOSE R.VHALLEANDRA, SE
Alumnus Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Padang
Anggota Luar Biasa UKKPK UNP
Geliat politik tanah air semakin nyaring terdengar. Pesta demokrasi 2009 sebagai implementasi kekuatan suara rakyat dalam menentukan arah pembangunan kedepan dan memilih bidak politik yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat kian nyata. Berbagai regulasi yang diperdebatkan institusi pengambil kebijakan akhirnya digulirkan. Undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggawangi Pilpres 2009 rampung setelah melewati belasan kali sidang dan lobi politik yang menguras tenaga penghuni gedung senayan sebagai policy maker. Fraksi GOLKAR sebagai salah satu partai besar berhasil meloloskan aspirasi partainya dalam penentuan syarat besaran perolehan kursi DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional untuk pencalonan Presiden mendatang.

Konstelasi politik tidak beranjak dari klausul tarik ulur kepentingan Parpol yang masih mendominasi pengambilan keputusan. Dari sisi kepentingan Partai, gamblang hal ini berkaitan dengan prospek pencalonan presiden dari partai besar sekaligus membatasi kemungkinan persaingan dengan calon dari partai kecil yang belum memiliki taji untuk berebut menuju senayan. Mekanisme partai “mewajarkan” akselerasi kepentingan partai diatas lips service atas nama kepentingan masyarakat tanpa mengambil resiko kandidatnya akan tersandung menuju pencalonan RI 1.

Konsekuensi selanjutnya dari penerapan Undang-undang ini adalah terbatasnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat maju dalam bursa persaingan tahun depan. 550 kursi di DPR dalam persentase 20 persen mengharuskan sebuah partai untuk meraih minimal 110 kursi untuk dapat mengajukan calon presiden. DPR periode 2004-2009 saat ini saja hanya memiliki dua partai besar yang mampu mengisi kuota sebanyak 20 persen kursi di DPR yakni Golkar dan PDI Perjuangan yang menguasai 43 persen kursi dan selebihnya diisi oleh partai partai lain

Pembagian rasio kursi ini akan menampilkan sosok lain di gedung dewan dimana hanya akan ada maksimal 5 pasang calon yang bisa dicalonkan sebagai capres bertolak dari persentase 20 persen dari jumlah keseluruhan kursi di DPR yaitu 550 kursi. Tak pelak, kondisi ini sontak membuat partai gurem dan partai kecil lainnya memutar arah dan kebijakan dan mencari kemungkinan untuk koalisi jika tetap menginginkan calonnya maju dalam pilpres mendatang. Koalisi merupakan jalan satu-satunya bagi partai kecil untuk bisa melawan hegemoni partai besar yang telah merilis daftar calon presiden yang akan mereka usung. Calon presiden berwajah “segar” semakin pudar, wajah-wajah dua dekade belakangan akan kembali eksis.

Sentralisai Ambisi Politik.

Telaah aspek politik dan iklim demokrasi dalam praktek perundangundangan ini dikuak mulai dari akar sentralisasi politik yang masih terlalu kuat untuk dipatahkan di negeri ini. Melihat kebelakang, proses menuju ketuk palu undang-undang ini sarat dengan disintegrasi kepentingan politik bangsa yang bercokol pada status quo sebagai “berhala” di pentas politik nasional. Perdebatan yang hampir sama dengan konten kepentingan politik ini juga telah terjadi beberapa tahun lalu tentang berbepa aturan dalam syarat calon presiden. Syarat pendidikan calon presiden yang diusulkan minimal Strata Satu (S1) mengejewantah dalam pertimbangan salah fraksi politik di DPR dengan alasan tradisional ala masyarakat feodal yang sangat mempercayai prinsip monarki simpatik dengan mengabaikan kapasitas pola pikir intelektualitas karya institusi pendidikan serta pengalaman yang jelas mengecewakan rakyat. Orientasi ekspilist nyata adanya yaitu untuk tetap bisa mengusung calonnya yang tidak memenuhi latar belakang S1 yang saat ini bukan lagi hal yang luar biasa bagi sebagian anak bangsa untuk meraihnya. Lagi-lagi, kepentingan parpol saat itu menjadi maha penting. Keterbelakangan berfikir terlihat dari feodalisme untuk “kekeh” menaikkan satu orang diantara ratusan orang berkompeten dalam partai itu sendiri dan mengorbankan kualitas pemimpin masa depan.

Dalam kurun waktu yang sama, partai besar lainnya meluncurkan terobosan konyol yang bahkan pada zaman kerajaan Romawi pun sudah tidak diizinkan yaitu tetap memperbolehkan seseorang menjadi calon presiden meski orang tersebut berstatus terdakwa kasus pidana. Negara lain boleh “mencibir” pada Zamrud Khatulistiwa nan moralis, sopan dengan adat ketimuran yang kemungkinan dapat dipimpin oleh seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Penolakan syarat ini tentunya untuk memuluskan langkah kandidat calon presiden dari partai ini yang waktu itu terganjal kasus korupsi dana nonbudgeter Bulog. Strategi politik konvensional masih dianut oleh kalangan partai ini yang secara tidak langsung menyumbat simpati rakyat untuk memilih partainya. “Autisme” kerangka berfikir terpampang jelas, menutup kemungkinan mencalonkan calon lain yang “bersih” dengan jalan menolak syarat ini, sementara rakyat sudah terlanjur kecewa dengan masa lalu pemerintahan bangsa ini. Logika politik sebuah parpol besar terhadap urgensi simpati rakyat justru dimentahkan sendiri oleh “politik simpati” pada satu orang .

Terobosan berfikir elit politik tak berhenti sampai disana, kepentingan parpol besar masih bertengger dengan menolak syarat sederhana tentang sehat jasmani untuk calon presiden oleh salah satu partai besar. Tujuannya nyaris sama yaitu untuk menghindari resiko terganjal dari pencalonan presiden yang diusung partainya. Sirkulasi akal sehat untuk menggelontorkan undang-undang seolah tertutup oleh ketokohan dengan mengabaikan aspek krusial ini.

Komparasi Empiris

Kualitas dan kapasitas calon pemimpin bangsa semakin jelas dengan paket perundangundangancalon presiden ini, betapa politik praktis dapat menjadikan seseorang tamatan SLTA, tidak memenuhi standar kelayakan kesehatan bahkan masih bisa terdaftar sebagai capres walau telah mengenakkan seragam oranye KPK dengan tulisan “Tahanan KPK”dengan status terdakwa pidana korupsi. Dengan track record “penjahat harta rakyat” yang amat menyedihkan, mereka masih bisa menggolongkan diri sebagai “elit” politik, meski sebenarnya rakyat sudah lama berpaling.

Sementara itu, melihat euforia masyarakat Amerika menyambut wajah baru Barack Obama dalam bursa pencalonan presiden dengan visi dan misi yang bisa diterima logika, kejujuran politik yang apa adanya, jenjang karir politik yang fantastis dibarengi kecerdasan otak luar biasa dan latar belakang pendidikan dari universitas bergengsi Amerika menjadi stimulan politik positif bagi rakyat Amerika bahkan dunia. Rantai status quo yang dihiasi wajah keriput tidak memiliki nilai jual lagi di negara adidaya ini, dinamika politik berjalan sehat, semuanya butuh bukti, dedikasi serta kategori kepemimpinan yang tidak berdasarkan histori serta penokohan yang tidak masuk akal dalam logika demokrasi. Sedangkan di Indonesia, status quo terstruktur sebagai genosida regenerasi penerus bangsa masih sangat bangga dipegang oleh pemimpin-pemimpin bangsa.

Source: http://www.facebook.com/topic.php?uid=55962853319&topic=9453#/topic.php?uid=55962853319&topic=9451 (topic in group facebook UKKPK UNP)

1 Komentar

Filed under Jurnalistik, Uncategorized

One response to “Hegemoni Status Quo dan UU PILPRES 2009

  1. logika dan budipekerti mungkin sudah hilang dari negeri tercinta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s